Sejak 1998, Indonesia mengalami sebuah perubahan besar yang di antaranya menghasilkan reformasi kelembagaan di tingkat negara dan transformasi sosial di tingkat masyarakat. Walaupun demikian, adalah juga sangat jelas bahwa selain capaian yang sangat penting selama dua dekade itu, Indonesia juga menghadapi sejumlah masalah demokrasi yang serius.

Setelah lebih dari dua dekade, Indonesia menjadi sebuah negara yang tidak saja mempraktikkan kebebasan, melainkan juga sebuah negara dengan sistem kelembagaan yang sampai batas tertentu merepresentasikan prinsip-prinsip penting demokrasi.

Dalam waktu singkat, tumbuh lembaga-lembaga negara baru yang berfungsi melakukan pengawasan kekuasaan, seperti, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Penyiaran Indonesia, dan masih banyak lagi. 

Semua lembaga baru ini menjalankan fungsi-fungsi yang spesifik, seperti fungsi penyelenggaraan, pengawasan, dan fungsi khusus lainnya yang secara yurisdiksi, kewenangannya tidak di bawah pengaruh salah satu dari ketiga cabang pemerintahan.

Sekurang-kurangnya, ada sembilan masalah demokrasi yang masih hadir di negara kita hingga saat ini.

1. Banalitas korupsi, masalah demokrasi Indonesia yang belum usai

Korupsi masih menjadi melekat di struktur demokrasi Indonesia, dan kini jadi kebiasaan

Di sekitar kita, kita melihat bagaimana mereka yang memiliki kekuasaan terlibat dalam berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan; mulai dari praktik korupsi sampai menerima suap.

Kasusnya sangat luas ditemukan di semua jajaran: menteri, birokrat, dan kepala daerah yang merepresentasikan lembaga eksekutif, anggota dewan yang merepresentasikan lembaga legislatif, dan para hakim yang merepresentasikan lembaga judisial.

Tidak hanya itu, mereka yang menyalahgunakan kekuasaan juga berasal dari lingkungan birokrasi penegak hukum, seperti, polisi dan jaksa. Bentuknya juga memiliki spektrum yang luas, dari yang paling kasat mata hingga yang lebih subtle dan delicate.

Banalitas korupsi di negeri ini: korupsi dan suap seolah tak dapat dihentikan peredarannya dalam praktik sosial.

2. Asal jajal dalam sistem ketatanegaraan 

Hukum di Indonesia tidak dibuat dengan kebijaksanaan, alhasil masalah demokrasi lainnya tidak teratasi

Dengan “semangat reformasi”, kita membongkar, mengganti, mengubah, dan menyesuaikan sistem ketatanegaraan kita. Sejak amandemen UUD 1945 yang pertama hingga saat ini, kita telah memproduksi puluhan peraturan perundang-undangan baru. Beberapa undang-undang bahkan telah mengalami perubahan 2 hingga 3 kali. 

Ada kesan bahwa yang kita lakukan seperti “bongkar-pasang”, seperti “coba ini, coba itu”. Hasilnya, cukup sering kita mendapati diri kita terasing dari apa yang kita coba lakukan dengan perubahan tersebut. 

Akibatnya, tanpa kita sadari, kita tampak kebingungan. Bahkan lebih buruk lagi, kita kadang tampak, maaf, “tolol” di hadapan diri sendiri. Apa yang kita buang beberapa tahun yang lalu, kita pungut kembali beberapa tahun kemudian. 

Apa yang kita maki saat itu, kita puja kembali di kemudian hari. Kita seperti tidak punya arah dan keyakinan tentang apa yang relevan dengan kebutuhan kita sendiri.

3. Kesenonohan di ruang publik

Ruang publik yang bebas memang penting, namun kebebasan yang tak terbatas di media sosial dapat menciderai demokrasi kita.

Cerminan dari hadirnya demokrasi adalah berkembangnya ruang-ruang publik bagi warga negara untuk mendapat kesempatan mengekspresikan diri dan gagasannya secara bebas serta terlibat dalam dialog yang setara dengan warga negara atau kelompok lain. 

Namun kenyataannya, di ruang-ruang publik kita masih saksikan bagaimana kebebasan berpendapat kerap dilakukan dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang dihormati dalam masyarakat. Selain memperagakan kata-kata senonoh dan kasar, mereka yang memanfaatkan ruang-ruang publik kerap juga menyertakan sikap yang jauh dari sifat mulia dan terhormat, seperti tidak menjaga kehormatan dan martabat orang lain maupun diri sendiri. 

4. Ketertiban dan keselamatan publik seakan terabaikan akibat menyalahartikan kebebasan

Kebebasan yang diagung-agungkan juga dapat disalahgunakan, dan kita melihat kondisi ini sebagai salah satu masalah demokrasi di Indonesia

Dalam ihwal kebebasan yang tersedia, kita merasakan ada sejumlah hal yang terasa kurang pas. Kita paham bahwa kebebasan adalah inti dari demokrasi. 

Namun, kita juga tahu bahwa kebebasan tidak sama artinya dengan kekacauan. Kebebasan juga tidak sama artinya dengan keharusan untuk menerima hilangnya keadaban dalam kehidupan bersama. 

Pawai (rally) dan unjuk rasa (demonstration) adalah dua saluran yang paling lazim dipakai ketika sebuah kelompok berkehendak menyampaikan aspirasi politiknya kepada publik, pemerintah, atau wakil rakyat.

Tetapi, kerap kali terjadi dalam hampir setiap peristiwa pawai dan unjuk rasa, kebebasan disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan demokrasi. Tidak jarang, peserta pawai atau unjuk rasa menebar teror di ruang-ruang publik dengan mengatasnamakan kebebasan, seperti, merusak fasilitas publik, melakukan pemaksaan, dan sweeping

5. Bualan difabrikasi secara rapi yang disuguhkan kepada publik sebagai sebuah klaim kebenaran untuk menjatuhkan lawan

Kebebasan yang menjadi-jadi di ruang publik layaknya pisau bermata dua, karena kebenaran dapat difabrikasi oleh siapapun di internet

Sebagian orang menggunakan ruang publik untuk memanipulasi kebenaran dengan menyamarkan, menyembunyikan, atau menghilangkan kebenaran dan konteksnya demi kepentingan propaganda politik. 

Beberapa pihak bahkan secara aktif mengotori ruang publik dengan menyebar fabrikasi dengan tujuan merusak reputasi, kredibilitas, dan integritas lawan politiknya. 

6. Hilangnya kesukarelaan (voluntarism) dan rapuhnya kebajikan bersama (civic virtues)

Hilangnya kebajikan bersama dan kesukarelaan di masyarakat kita tidak terlepas dari pengaruh urbanisasi yang serba cepat.

Di hampir semua kegiatan, uang atau imbalan menjadi dasar bagi terjadinya pelibatan warga. Banyak aktivitas warga menjadi bersifat transaksional. Kesukarelaan dan altruisme sebagai basis dari tindakan kolektif tergerus. 

Menghadiri ceramah di tingkat komunitas, menghadiri kampanye, atau menjadi saksi pemilihan, sering hanya menjadi mungkin karena melibatkan sebuah imbalan. 

Bahkan, dalam banyak hal, preferensi atas seorang kandidat dalam sebuah pemilihan tidak jarang didikte oleh seberapa banyak seorang kandidat memberi keuntungan finansial atau materi dibandingkan dengan kandidat lainnya. Uang (money politics) menjadi penting dalam menentukan kebaikan bersama. 

7. Media massa tidak hanya sebagai faktor, sebagian juga menjadi aktor

Media massa dikendalikan oleh kepentingan pihak-pihak tertentu yang dapat menciderai proses-proses pendewasaan demokrasi di Indonesia.

Di Indonesia, tidak diragukan media massa telah menjadi salah satu kekuatan penting dalam pembentukan opini daripada semata-mata menyalurkan pandangan masyarakat. 

Sangat mudah dilihat bahwa sebagian media massa kerap membawa pesan politik sendiri, atau bahkan membawa pesan “pesanan” pihak lain. Dengan framing tertentu, media massa menyeleksi narasumber dan menyiapkan pertanyaan tendensius kepada para politisi, aktivis, dan scholars sebagai sumber berita yang telah diidentifikasikan orientasi politiknya. 

Di bawah payung “kebebasan pers”, media massa tidak mudah diawasi oleh lembaga publik, dan kerap menyamarkan peran sesungguhnya sebagai aktor yang juga memiliki kepentingan politik dan ekonomi. 

8. Kebhinekaan dicampakkan, kebersamaan dilukai

Berkembang sebuah paham bahwa demokrasi melegitimasi penghinaan dan ledekan pada berbagai pihak, seolah disharmoni adalah wajar.

Ada hal yang mengusik perasaan damai kita ketika demokrasi yang berarti kebebasan itu seolah harus dibayar dengan meningkatnya intoleransi dan disharmoni. 

Kita merasa ikatan batin sebagai sebuah bangsa robek karena meningkatnya intoleransi yang terkait dengan perbedaan identitas. Rasa aman kita juga terasa dirampas ketika melihat sekelompok warga menyerang kelompok lain hanya karena masalah sepele yang sesungguhnya dapat diselesaikan melalui dialog sederhana. 

Menggunakan kebebasan yang disediakan demokrasi, sejumlah kelompok memaksakan keyakinannya kepada kelompok lain berdasarkan prinsip superioritas dan prinsip kebenaran yang berwajah tunggal. Kebhinekaan dicampakkan, kebersamaan dilukai. 

9. Menyingkirnya kepedulian dan solidaritas sosial

Kita kehilangan nuansa komunitas di kota-kota besar di Indonesia, tidak seperti masa di mana budaya menyatukan semua orang.

Banyak orang mudah marah di jalan. Pengguna jalan juga terkesan tidak merasa perlu menghormati hak orang lain. Banyak orang bicara sembarangan dan melampiaskan kekesalan diri pada orang lain.

Ada kesewenang-wenangan yang dipertontonkan oleh orang di ruang publik akibat kesalahpahaman terhadap ontologi kebebasan dan demokrasi. 

Solidaritas dan empati menjadi tidak mudah ditemukan dalam pergaulan umum di ruang publik. Di samping pesimisme yang meluas, ada sinisme yang mewabah seperti virus.

Editor: Syukron MS
Ilustrasi: Muhamad Ikhsan

Tentang Penulis

download
Daniel T. Sparringa
Sosiolog Politik at Universitas Airlangga | + postingan

Daniel T. Sparringa, Ph.D menyelesaikan pendidikan jenjang S1 pada bidang Sosiologi di Universitas Airlangga pada tahun 1983, jenjang S2 dan S3 pada bidang yang sama di Flinders University.

Leave a Reply