Setiap tanggal 7 April, penduduk Rwanda beserta presiden mereka memperingati genosida terhadap etnis Tutsi di Afrika Timur. Dalam genosida yang terjadi pada tahun 1994 itu, lebih dari 800.000 orang Tutsi dibantai oleh kelompok ekstrimis etnis Hulu.

Konflik di antara kelompok etnis Hutu dan Tutsi merupakan satu contoh fenomenal yang memperlihatkan keterlibatan praktik politik identitas dalam wajahnya yang paling jelas, brutal, dan destruktif. 

Pembunuhan terjadi diantara para tetangga. Para suami bahkan tega membunuh istrinya yang berasal dari etnis Tutsi. Ribuan perempuan Tutsi pun ditangkap dan dijadikan budak seks.

Kelompok garis keras dari etnis Hutu memang sengaja menyebarkan kebencian dan mengajak orang-orang Rwanda (yang mayoritas merupakan etnis Hutu) untuk membunuh etnis Tutsi.

Politik identitas menarik perhatian para ahli ilmu sosial belakangan ini. Terutama setelah terjadinya konflik yang melibatkan kekerasan di antara berbagai kelompok etnis yang berbeda itu menghasilkan bencana kemanusiaan yang luar biasa. 

Kecenderungan berkembangnya politik identitas sama sekali tidak berkait dengan sistem politik tertentu. Politik identitas bahkan dapat berkembang subur dalam sistem demokrasi sekalipun.

Politik identitas di Indonesia setelah reformasi

Politik identitas berbasis keagamaan menjadi sangat penting dalam praktik dan institusi sosial di Indonesia.

Politik identitas adalah praktik politik yang berbasiskan identitas kelompok. Seringkali ia didasarkan pada identitas etnis, agama, atau golongan sosial-kultural lainnya yang sebelumnya disembunyikan, ditekan, atau diabaikan oleh kelompok dominan.

Di Indonesia, kecenderungan politik identitas terlihat lebih jelas justru ketika terdapat ruang untuk mengekspresikan kebebasan. Praktik politik identitas di negeri ini dapat dikenali melalui berbagai bentuk. Dari yang samar-samar hingga agak jelas.

Sebagian orang berpendapat bahwa pendirian partai nasional yang berbasis agama dan pembentukan daerah administratif setingkat provinsi dan kabupaten merupakan indikasi terjadinya kecenderungan itu. Sebab, mereka dibentuk atas dasar ikatan etnis.

Mirip dengan itu, pembentukan peraturan daerah yang dimotivasi atau diwarnai oleh nilai-nilai yang terdapat dalam Syariah Islam juga merupakan perwujudan yang jelas atas meluasnya praktik politik identitas di beberapa wilayah di Indonesia. 

Sampai batas-batas tertentu, ketentuan yang mewajibkan siswa untuk menggunakan jilbab di sekolah-sekolah negeri juga mencerminkan kecenderungan itu. 

Dalam bentuk yang lebih tersembunyi dan halus, promosi jabatan dan demosi yang dilakukan semata karena ikatan etnisitas, agama, dan atau denominasi kultural lainnya kepada seseorang juga merupakan praktik politik identitas.

Pemisahan diri juga praktik dari politik identitas

Menarik untuk dicatat bahwa pembentukan daerah-daerah administratif di beberapa wilayah memperlihatkan sekaligus terjadinya teritorialisasi identitas. 

Teritorialisasi identitas adalah fenomena politisasi identitas etnis (kadang bercampur dengan agama atau yang lainnya) untuk tujuan pembentukan daerah pemerintahan baru.

Terbentuknya Provinsi Gorontalo yang terpisah dari Provinsi Sulawesi Utara, atau terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat dari Provinsi Sulawesi Selatan adalah contoh untuk menggambarkan terjadinya fenomena itu.

Teritorialisasi seringkali menandai awal dari pengelompokan kultural atas dasar wilayah. Dalam praktiknya, teritorialisasi ini dapat membentuk daerah otonom, bahkan negara baru. 

Terbentuknya Pakistan dari India dan Bangladesh dari Pakistan adalah contoh-contoh yang cukup jelas untuk menggambarkan teritorialisasi identitas yang berakhir dengan pemisahan diri secara politik dari kelompok dominan.

Tidak semua politik identitas mengambil bentuk sebuah perjuangan pemisahan diri. Gerakan gay dan lesbian, atau perjuangan yang dilakukan oleh kelompok difabel adalah contoh lain dari politik identitas. 

Gerakan-gerakan itu terutama ditujukan untuk memperoleh pengakuan politik yang lebih mendasar untuk memperoleh perlakuan yang lebih adil atas dasar perbedaan yang bersifat khusus.

Catatan: 

  1. Tulisan ini disunting ulang dari sebuah naskah yang telah disampaikan dalam berbagai kesempatan sejak tahun 2000. 
  2. Pembaruan termutakhir naskah ini dilakukan pada awal tahun 2021 untuk program pelatihan yang diselenggarakan oleh Friedrich Ebert-Stiftung (FES), Jakarta, untuk Program “Young Progressive Academy” (YPA)

Tentang Penulis

download
Daniel T. Sparringa
Sosiolog Politik at Universitas Airlangga | + postingan

Daniel T. Sparringa, Ph.D menyelesaikan pendidikan jenjang S1 pada bidang Sosiologi di Universitas Airlangga pada tahun 1983, jenjang S2 dan S3 pada bidang yang sama di Flinders University.

Leave a Reply