Beberapa waktu lalu publik sempat diramaikan oleh film dokudrama berjudul “Social Dilemma” yang dirilis oleh Netflix pada Januari tahun 2020. Film ini memantik diskusi di banyak kelompok masyarakat, baik pegiat media sosial, mahasiswa, politisi, pengamat film, dan lain sebagainya. Berkat film ini, kita sebagai masyarakat menjadi terlatih untuk sedikit lebih kritis dalam melihat fenomena masyarakat yang sudah sangat terikat dengan media sosial.

Ini tentu menjadi angin segar dalam diskursus publik kita dengan naiknya sebuah narasi baru yang didiskusikan. Dalam melihat fenomena media sosial, kita selalu dicekoki dengan bahasan yang selalu menggunakan perspektif fungsionalis sehingga diskusi yang ditawarkan hanya terpaku pada dampak positif yang ditawarkan oleh media sosial. 

Melalui film Social Dilemma, publik kini berani untuk menggunakan kacamata kritis dalam melihat fenomena media sosial, sehingga kita bisa menangkap sisi destruktif dan dimensi anti demokrasi yang sesungguhnya merupakan paket tak terpisahkan dengan maraknya penggunaan media sosial.

Hari ini banyak diantara masyarakat yang terbuai dengan konektivitas yang ditawarkan oleh berbagai platform media sosial, sehingga kini kita terjebak dengan kata ‘sosial’ dalam kata ‘media sosial’ sehingga menganggapnya sebagai sebuah institusi bermotif sosial pula. 

Namun apakah benar anggapan tersebut? Skandal Cambridge Analytica yang terungkap pada tahun 2018 seharusnya dapat menyadarkan kita, bahwa ternyata media sosial yang selama ini kita gunakan lebih tepat kita untuk menyebutnya sebagai institusi bisnis.

Dapat kita umpamakan media sosial sebagai sebuah jalan yang luas, yang mana tiap orang dapat berinteraksi di atasnya. Mereka bisa berjualan, bertemu dengan teman lama, dan lain sebagainya. Tiap orang pun bebas untuk menggunakan jalan tersebut tanpa dikenakan biaya. 

Namun, ‘sang pemilik jalan’ memiliki akses untuk dapat memasang papan iklan di setiap persimpangan dan memasang kamera pengintai yang dapat mengawasi setiap aktivitas di jalan tersebut.

Disinilah mulai muncul persoalan. Pada hari ini, informasi / data adalah hal yang sedemikian penting dan krusialnya bagi tiap orang, tak terkecuali korporasi besar seperti perusahaan penyedia layanan media sosial. 

Ini seperti yang telah dibahas oleh Alvin Toffler dalam bukunya “The Third Wave”, bahwa abad 21 adalah eranya informasi menjadi sumber daya baru yang dapat memiliki nilai ekonomis tinggi. Informasi inilah yang berusaha dikumpulkan oleh perusahaan media sosial seperti Google, Facebook, Twitter, dan Amazon dengan merekam seluruh aktivitas kita selama berselancar di platform mereka.

Data yang mereka peroleh bukan saja data yang memang secara sadar kita berikan kepada mereka, seperti nama lengkap, di mana kita lahir, nomor telepon, dan semacamnya. 

Namun mereka dapat menggali data lebih dalam hingga apa yang biasa disebut sebagai data kebiasaan pengguna (user behavioral data), yang di dalamnya mencakup hal seperti akun seperti apa saja yang kita ikuti, postingan seperti apa yang kita sukai, video apa yang baru kita tonton, apakah kita menonton video tertentu sampai selesai atau tidak, berapa lama kita melihat suatu postingan, dan lain sebagainya.

Data-data tersebutlah yang kemudian diproses dengan sedemikian rupa, sehingga perusahaan media sosial mengetahui segala seluk-beluk tentang diri kita bahkan dapat lebih baik dari kita mengenal diri kita sendiri. 

Perusahaan media sosial selaku pemilik data pun menjadi tahu hingga hal-hal mendetail tentang kita seperti apa orientasi seksual kita, apa preferensi politik kita, benda apa yang sedang ingin anda beli, dan lain sebagainya yang kemudian dikompilasikan dalam sebuah cloud yang kemudian kita kenal dengan istilah big data.

Kompilasi data yang sedemikian besar inilah yang kemudian dijadikan komoditas oleh para penyedia platform media sosial untuk ditawarkan pada perusahaan-perusahaan yang ingin memasang iklan di platform mereka. Dengan harapan setiap iklan hanya ditampilkan pada setiap pengguna media sosial yang dianggap sebagai potential buyer bagi produk mereka berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh perusahaan media sosial.

Disini munculah dilema antara kita yang kehilangan otoritas kita sebagai pemilik data sesungguhnya, dengan perusahaan media sosial sebagai penyedia layanan yang tentu ingin mendapatkan feedback dari layanan gratis yang mereka berikan. “Free services require free data” menjadi jargon perusahaan media sosial kepada kita selaku penggunanya.

Mengutip Jagad Digital yang ditulis oleh Agus Sudibyo, perusahaan media sosial saat ini menggunakan perspektif data as capital, dimana mereka melihat data kebiasaan pengguna yang dikumpulkannya sebagai modal yang harus diputar demi keuntungan mereka sendiri. 

Seharusnya mereka menggunakan perspektif data as labor dimana kita selaku pemberi data juga dapat menerima manfaat dari data yang telah kita berikan, serta kemerdekaan untuk memilih data mana saja yang menjadi privasi bagi kita dan tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga.

Layaknya buruh pada umumnya, kita berhak untuk menuntut hak yang seharusnya kita dapatkan selain layanan reguler yang ditawarkan oleh penyedia layanan media sosial. Pemerintah pun juga harus turut berperan aktif dalam upaya pengamanan data tiap warga negaranya agar tidak terjadi penyalahgunaan data seperti yang belakangan kerap terjadi di berbagai tempat di negara-negara maju.

Tentang Penulis

df9875a1 94f5 46b0 bd46 d39c47a65a53
Raden Ahmad Rosyiddin Brillyanto
+ postingan

Raden Ahmad Rosyiddin Brillyanto merupakan seorang mahasiswa Sosiologi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain kuliah, ia juga aktif dalam beberapa organisasi pegiat hak asasi manusia.

Leave a Reply