Selama pandemi, sudah tidak terhitung gelaran aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa maupun elemen masyarakat. Kekecewaan terhadap negara menjadi penyebab umum mereka turun ke jalan. Dengan emosi yang membuncah, mungkin mereka akan bertanya-tanya.

Memangnya ada negara yang baik?

Eits, ada lho! Biasanya dikenal dengan nama “negara kesejahteraan“.

Mulai dari persoalan perut sampai urusan setelah pensiun menjadi hal yang wajib dipenuhi. Bahkan negara ini tahan dari ganasnya pandemi dan sudah teruji bertahun-tahun memberikan kontribusi terbaik pada warganya.

Key Takeaways

1. Negara Kesejahteraan sulit didefinisikan secara sederhana, sebab variasi dan modelnya sangat beragam, tergantung negara mana yang menerapkan.

2. Kebijakan yang egaliter (menyeluruh) menjadi cara umum bagaimana negara kesejahteraan bekerja.

3. Skandinavia sering dijadikan percontohan apabila merujuk pada prinsp negara kesejahteraan.

4. Meskipun sering jadi contoh, nyatanya kawasan tersebut memiliki kelemahan dalam hal pajak dan imigran.

Mengenal Konsep Negara Kesejahteraan

Menurut David Garland, konsep mengenai negara kesejahteraan sukar dijelaskan secara sederhana. Sebab ada banyak variasi, ide dan model dari negara kesejahteraan yang berkembang sampai sekarang ini.

Perintis negara kesejahteraan nyatanya punya latar belakang yang beda-beda. Otto Von Bismarck beraliran konservatif, William Beveridge, dan John Maynard Keynes merupakan pemuja liberalisme, Clement Atlee dan Aneurin Bevan yang sosialis-demokratis, dan Franklin Rosevelt merupakan seorang populis-pragmatis.

Meskipun berbeda, mereka memiliki visi yang sama dalam melawan ketidakstabilan kondisi sosial-ekonomi disebabkan keganasan kapitalisme, dan ini menjadi ciri umum dari negara kesejahteraan. Bukan menggunakan cita-cita radikal ala kaum kanan atau mewujudkan ide utopis layaknya kaum kiri, melainkan perbaikan praktis melalui kebijakan pemerintah yang sifatnya menyeluruh.

Negara-negara Skandinavia Sebagai Model Negara Kesejahteraan

Swedia

Kampung halaman Zlatan Ibrahimovic ini sering dijadikan model ideal bagaimana negara kesejahteraan bekerja secara optimal. Di Swedia, masyarakat dilayani dengan beragam fasilitas sosial-ekonomi yang menunjang aktivitas warganya dari dalam kandungan sampai di alam kuburan.

Suasana taman di Swedia, salah satu negara kesejahteraan di daerah Eropa.

Swedia disebut sebagai salah satu negara dengan tingkat kebahagiaan yang paling tinggi di dunia.

Misalnya, ada agensi pensiun negara (pensionsmyndigheten) yang mengurusi bantuan perumahan untuk mereka yang memiliki dana pensiun rendah, dukungan finansial bagi keluarga yang ditinggalkan, dan kompensasi pensiun negara untuk para pelajar, cuti menjadi orang tua, sampai yang menjalani wajib militer.

Begitu juga dengan försäkringskassan selaku badan asuransi sosial yang memberi jaminan sosial bagi para keluarga, orang sakit, pencari kerja sampai disabilitas dalam bentuk tunjangan tunai maupun layanan sosial berkala.

Denmark

Artikel Web Welfare State 1

Denmark, negara terbahagia kedua di seluruh dunia.

Hampir sama dengan Swedia, mekanisme negara kesejahteraan umumnya dilakukan langsung oleh negara melalui lembaga atau badan yang tersedia. Akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan tunjangan sosial digratiskan demi menunjang kesejahteraan warga negara.

Bahkan pada tahun 2016, Denmark memperkenalkan jaminan kesehatan baru (behandlingsgaranti) yang memungkinkan masyarakat yang sakit menerima diagnosis beserta pengobatannya dalam jangka waktu 30 Hari.

Apabila jaminan kesehatan tersebut tidak sesuai perjanjian, maka pasien berhak menerima pengobatan di luar negeri atau layanan kesehatan swasta yang biayanya ditanggung oleh pemerintah. Pasien bahkan dapat memilih di rumah sakit mana mereka berobat.

Semuanya gratis, hanya bermodal memiliki tempat tinggal tetap di salah satu wilayah di Denmark. Kamu bisa menikmati layanan semacam behandlingsgaranti.

Sisi Lain: Tidak Seindah yang Dibayangkan

Meskipun kedengarannya menggiurkan, ternyata negara kesejahteraan memiliki beberapa kelemahan. Dua diantaranya adalah persoalan pajak dan rasisme.

Pajak menjadi sumber penting bagaimana negara kesejahteraan beroperasi di negara-negara Skandinavia. Disisi lain, beban pajak yang ditetapkan di kawasan itu termasuk paling tinggi di dunia (50-60 Persen). termasuk pajak penghasilan (PPh) maupun pajak konsumsi. Tarif pajak penghasilan individu, juga demikian.

Negara kesejahteraan pun nyatanya tidak selalu adil, khususnya bagi imigran. Survei yang dilakukan EU Survey pada 2018, menunjukkan 41 persen warga Denmark dan Swedia keturunan Afrika pernah mengalami pelecehan bermotif rasial.

Rasisme tidak hanya berhenti pada tindakan sosial semata, bahkan hal ini merangsek pada ranah kebijakan sosial, pendidikan, segregasi ruang sampai pemaksaan secara budaya dengan dalih integrasi.

Meskipun demikian, kita harus mengamini konsep negara kesejahteraan sebagai salah satu capaian terbaik masyarakat modern hari ini. Entah sudah terhitung berapa nyawa yang terselamatkan dan terbantu dengan kehadiran model kenegaraan yang satu ini.

Bahan Bacaan Lanjutan:

  • Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi oleh Alexander Petring, dkk.
  • The Happiest and the Most Racist: Institutional Racism in Nordic Countries oleh Rosanna Kataja
  • The Welfare State: A Very Short Introduction oleh David Garland
  • Viewpoint: The Danish Welfare State – Securing The Middle Class and Leaving The Poor Behind oleh Peter Abramson

Tentang Penulis

9ee5cff2160ebc23bf53376f93f9c31ad7d24632 s2 n2
M. Akbar
+ postingan

Minat pada kajian sosiologi dan politik. Suka membaca apa aja. Apalagi manga. Hehehe.

Tags:

Leave a Reply