Masih ingatkah Anda dengan sosok Gayus Tambunan? Ya, sosok pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tersebut pernah menggemparkan dunia perpajakan karena ulah korupsi yang dilakukan olehnya melalui persekongkolan dengan sejumlah pihak dalam penggelapan anggaran pajak. 

Kasus penggelapan dana pajak melalui beberapa aktor jejaring tersebut sempat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas perpajakan negara. Dana pajak yang seharusnya digunakan untuk menunjang pembangunan malah digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Reputasi Ditjen Pajak kembali tercoreng. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan bagian pengawasan internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil membongkar praktik suap menyuap di antara wajib pajak, dalam hal ini, pihak sebuah perusahaan dengan beberapa oknum pegawai Ditjen Pajak. 

Motif suap menyuap tersebut tidak berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, yakni, demi penurunan nilai pajak pada wajib pajak. Tidak tanggung-tanggung, korupsi perpajakan yang berhasil diungkap KPK dan Ditjen Pajak bernilai puluhan miliar rupiah, masih lebih sedikit dari kerugian negara yang diakibatkan oleh ulah Gayus yang bernilai triliunan rupiah. 

Diduga, kasus suap dalam rangka penurunan nilai pajak tersebut berkaitan dengan pola efisiensi waktu dan anggaran lain oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh negara.

Persoalan suap menyuap dalam ranah birokrasi termasuk dalam lingkup Ditjen Pajak bukan tanpa sebab historis. Faktor historis berkaitan dengan praktik feodalisme yang sudah membudaya sejak zaman kerajaan-kerajaan lokal dan pemerintahan kolonial Belanda. 

Budaya feodalisme merupakan sistem nilai, norma, dan aturan yang membentuk pola relasi patron-klien. Patron adalah tuan, klien adalah bawahan, dalam hal ini, bawahan harus patuh kepada tuan.

Awalnya, relasi patron-klien berbasis pada kepemilikan tanah. Tanah dalam hal untuk kepentingan pertanian berada pada otoritas tertinggi, yakni, raja. Secara struktural, raja membawahi tuan tanah, pedagang kaya, pendeta, brahmana, dan rakyat kecil. 

Dalam menjalankan pengolahan tanah, tuan tanah mendapat mandat untuk mengawasi buruh tani yang bekerja menggarap tanah yang ditanami tanaman yang menjadi komoditas bagi kerajaan maupun pemerintah kolonial Belanda. Ketika Belanda menguasai Nusantara, raja menjadi mitra yang mendukung kekuasaan pemerintah kolonial Belanda.

Pola relasi patron-klien diam-diam melahirkan relasi yang timpang, di mana patron atau tuan tanah selalu menghendaki upah yang lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan sepihak dalam kegiatan dagang dan penyetoran kas kerajaan. 

Sementara, buruh tani diupah rendah dan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka tak mengherankan, meskipun terjadi pengerahan tenaga kerja massal dalam menggarap lahan, bencana kelaparan tidak bisa dihindari.

Zaman kemudian berubah menuju sistem kehidupan yang modern. Muncul tatanan yang lebih kompleks atau birokrasi dengan berbagai struktur dan hierarki yang mendukung tugas dan pembagian kerja yang lebih terdiferensiasi. 

Dalam hal yang demikian, budaya feodalisme berevolusi menjadi neofeodalisme. Artinya, budaya feodal yang terkontekstualisasi dalam sistem birokrasi yang lebih maju. Neofeodalisme terepresentasi dalam sebuah ungkapan masyhur, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah. 

Ungkapan itu secara praksis terutama dalam hal pemberian izin dan legalitas suatu usaha atau kegiatan. Tak mengherankan, jika di beberapa kantor atau instansi, masih saja ditemui oknum-oknum yang meminta pelicin sebagai dalih untuk mempercepat pengurusan E-KTP, buku nikah, akta lahir dan mati, surat tanah, surat izin usaha, surat cerai, dan lain-lain.

Neofeodalisme tidak selalu mengajarkan hal yang negatif dalam kehidupan, ada hal positif yang masih bisa dirasakan dan dijalankan. Neofeodalisme mengisyaratkan bahwa siapapun yang tidak mampu mengendalikan perilakunya dalam dimensi kecepatan, maka akan mengalami kecelakaan baik dalam arti fisik maupun dalam arti yang lebih luas. 

Seorang pengemudi gojek atau grab misalnya, selain harus memiliki kemampuan memprediksi kecepatan dan ketepatan waktu, juga harus memiliki etika dalam berkendara di jalan raya agar tidak mengalami kecelakaan fisik seperti menabrak atau tertabrak kendaraan lain. Kecelakaan dalam arti sosial misal ketika pengemudi grab atau gojek mengendarai motor agak ugal-ugalan dan hampir menyerempet pengendara lain. 

Walaupun tidak sempat mengakibatkan kecelakaan, pengemudi tersebut telah merugikan orang lain karena tidak mampu mengendalikan arena kecepatan yang mengikatnya, dan dapat menjadi sanksi pidana apabila pengendara yang dirugikan melaporkan kepada pihak yang berwajib dan menjadi sanksi sosial apabila pengendara menceritakan kejadian yang dialaminya di media sosial.

Begitu pula ketika ada orang tua yang lebih memilih jalan pintas agar anaknya bisa diterima sebagai anggota polisi, TNI, atau PNS. Meskipun secara pragmatis tidak salah. Akan tetapi, secara etika atau moral kehidupan telah menyalahi dan melanggar hak orang lain. 

Kapitalisme dalam wujud neofeodalisme kecepatan terkadang melalaikan seseorang akan hak orang lain yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Dalam hal yang demikian, perlu adanya suara moral seperti yang diutarakan oleh seorang sosiolog Jerman-Amerika Serikat, Amitai Etzioni.

Dalam kehidupan sosial yang dikepung oleh sistem neo-feodalisme kecepatan, perlu adanya suara moral yang berasal dari hati nurani. Suara moral berada pada tingkat mikro kehidupan yang tumbuh dalam interaksi sosial di dalam keluarga, ketetanggaan, persahabatan, komunitas, dan kelompok paguyuban. 

Interaksi sosial pada grup-grup sosial tersebut cenderung memiliki nilai-nilai dan norma sosial yang mengajarkan humanisme secara lebih kuat dibandingkan pada institusi formal dan modern, dikarenakan grup-grup tersebut lebih terikat dengan ikatan sosial yang lebih intim dibandingkan aturan-aturan yang kaku.

Menurut Etzioni, antara institusi formal dan birokrasi dengan grup-grup sosial informal sebenarnya tidak dapat terpisahkan. Institusi formal tidak dapat berdiri dengan kuat tanpa didukung oleh grup-grup informal. Pengaruh dari grup-grup informal tersebut dapat membentuk suara moral yang berpengaruh pada integritas sebuah institusi. Apabila dalam suatu insititusi birokrasi formal diisi oleh orang-orang yang secara sosial berasal dari komunitas atau keluarga yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran yang diketahui dari hasil rekrutmen pegawai secara objektif dan ketat, niscaya institusi tersebut cukup mengandalkan bagian audit internalnya untuk mengawasi kinerja pegawai tanpa harus bekerja sama dengan institusi lain yang memiliki tugas dalam mengungkap kasus suap.

Akhirnya, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Etzioni, suara moral menentukan perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan berbagai kelompok dan institusi. Suara moral tersebut tentunya mulai harus didengungkan dalam lingkup keluarga yang mengajarkan nilai-nilai moral, sosial, dan agama dan dalam lingkup komunitas informal di luar lingkungan keluarga yang mengajarkan kerja sama atau gotong-royong dan persaingan secara sehat dan proporsional.

Editor: Syukron MS

Tentang Penulis

4e006cc3 fd19 4a4e 91f6 cf1e81ddd30e
Muhammad Makro Maarif Sulaiman
+ postingan

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 13 Februari 1990, berdomisili di Bantul Yogyakarta, menyelesaikan studi S1 Sosiologi UGM tahun 2013 dan S2 Sosiologi UGM tahun 2020. Memiliki minat pada kajian pembangunan, ketimpangan sosial, gender, hak-hak minoritas, dan seputar teori sosial.

Leave a Reply