Kebijakan larangan mudik telah ditetapkan sejak tahun lalu dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020, mengenai pengendalian transportasi selama mudik Idul fitri 1441 H. Kebijakan tahun lalu, dipertegas dengan munculnya Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021, tentang peniadaan mudik Idul Fitri 1442 H. 

Keberlanjutan larangan mudik memang telah dimaklumi oleh masyarakat karena dapat mencegah penyebaran virus Covid-19 yang berbahaya. Di samping itu, terdapat perbedaan kebijakan larangan mudik tahun lalu dengan tahun ini. Pada tahun lalu, seluruh aspek kehidupan seperti, pendidikan, ekonomi, tradisi mudik, hingga pariwisata, dibatasi. 

Lain hal dengan dengan tahun ini, aspek pariwisata diperbolehkan membuka sektor usahanya, asal dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan Disparekraf DKI Jakarta 354 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro pada Sektor Usaha Pariwisata. 

Dengan adanya kebijakan perpanjangan PPKM untuk usaha pariwisata, maka jelas bertolak belakang dengan kebijakan larangan mudik pada Idul Fitri 1442 H. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang menyuarakan argumen atau kritiknya, kemudian dibantu oleh siaran di media. 

Beberapa media yang menyiarkan kritik masyarakat tentang kebijakan yang bertolak belakang satu sama lain adalah sebagai berikut. 

Pertama, media Tribunnews.com yang memaparkan kritikan dari Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin dan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Keduanya sepakat jika kebijakan pelarangan mudik diadakan lagi. Sebab, itu dapat mengurangi dampak dari penyebaran virus Covid-19. 

Tapi, keduanya sama-sama tidak sepakat jika pembukaan pariwisata dilakukan, karena akan membuat rancu dan bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai peluang “saya akan berwisata di kampung halaman, supaya tidak kena sanksi”. 

Kedua, Tirto.id yang merilis kritik dari Analis kebijakan publik Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahadiansyah yang mengatakan kebijakan pembukaan pariwisata di tengah larangan mudik adalah paradoks, kontraproduktif yang membuat kepatuhan masyarakat menurun. 

Kemudian, ada Gubernur Banten, Wahidin Halim yang menyatakan bahwa daerah akan mengalami kesulitan dalam implementasi, sebab tak mungkin Satgas Covid-19 mampu memantau seluruh destinasi wisata daerah. 

Lalu, ada kritik dari Ketua DPR RI, Puan Maharani yang mempertanyakan konsistensi penerapan di lapangan, bagaimana nantinya dapat mencapai hasil yang diharapkan jika kebijakannya membingungkan. 

Serta yang terakhir, Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman yang mengkritik bahwa memang pemerintah tidak lagi bisa mengendalikan Covid-19, karena tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pembatasan mobilitas ketat. 

Itu adalah banyak argumen, pendapat, kritik, pertanyaan, yang diungkapkan masyarakat dan kemudian disebarkan oleh media. 

Adanya kritik yang dilontarkan oleh masyarakat, dan kemudian disiarkan oleh media, sejalan dengan perspektif teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas. Habermas terus mempertahankan perjuangan demi tercapainya kebebasan dengan memperlihatkan bahwa masyarakat dapat memiliki argumentasi yang rasional, kritis, dan dialogis. 

Hal ini telah dibuktikan pada argumentasi masyarakat tentang kebijakan larangan mudik dan pembukaan pariwisata. Selain itu, argumentasi tersebut juga akan memunculkan dialog antara orang-orang yang berpengetahuan setara, untuk kemudian bersama-sama mencari solusi atau kesepakatan. Habermas selalu yakin bahwa hakikat manusia adalah mengalami evaluasi budaya dan memahami sesuatu lewat komunikasi. 

Menurut Suseno hubungan sosial yang dimaksud Habermas adalah terjalinnya komunikasi timbal balik secara dua arah yang dapat menghasilkan konsensus. Konsensus bisa didapat ketika masyarakat mampu memahami tindakan komunikatif secara bebas dan tidak tertindas.  

Terbukti, ketika banyak masyarakat yang berkomunikasi dengan rasional, logis, dialogis, dan dengan kondisi tidak tertindas, dapat memunculkan konsensus atau kesepakatan bersama. 

Seperti pada Detiktravel yang memaparkan perkataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, ternyata pembukaan wisata adalah untuk mengisi waktu libur lebaran di wilayah masing-masing, bukan luar kota, ataupun tempat yang jauh. Ia juga menegaskan bahwasannya bepergian pada hari sebelum Idul Fitri diperbolehkan untuk skala lokal. 

Di samping itu, pembukaan pariwisata juga dapat mengendalikan perekonomian masyarakat daerah. 

Penjelasan Effendy mengenai pengendalian ekonomi juga lagi-lagi sejalan dengan kritik Habermas terhadap materialisme Marx. Habermas mengkritik, bahwa perubahan sosial bukanlah karena perkembangan produksi atau teknologi. Habermas mengatakan hal itu diakibatkan oleh proses belajar dalam dimensi praktis etis yang dituangkan melalui komunikasi. 

Seperti halnya pariwisata yang tidak mampu beroperasi ketika pandemi (padahal sudah memiliki teknologi canggih). Tetapi, tetap saja tidak akan beroperasi jika tidak ada yang mengomunikasikan untuk membuka usaha pariwisata saat libur lebaran Idul Fitri 1442 H. 

Jadi, tindakan komunikatif yang dilakukan oleh masyarakat dengan rasional, logis, dan berani, serta bantuan media yang turut menyiarkannya, merupakan bagian dari proses menghasilkan konsensus atau kesepakatan bersama.

Tentang Penulis

WhatsApp Image 2021 06 13 at 1.30.54 PM
Dini Eka Putri
+ postingan

Dini Eka Putri adalah mahasiswa sosiologi yang ingin menjelajah lebih dalam mengenai ilmu ini, supaya bisa berguna untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Leave a Reply