Jika banyak orang mulai sadar bahwa pandemi mengajarkan pentingnya hidup sehat, beberapa orang juga mulai terbangung kesadarannya soal lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di awal-awal pandemi, saat kebijakan pertama dijalankan bernama PSBB hingga yang terakhir PPKM, ruas-ruas jalan protokol di kota-kota besar di Jawa Timur layaknya Surabaya dan Jakarta, mendadak menjadi lengang. Tingkat polusi pun diklaim menurun seperti yang dicatatkan oleh Rahma Shofiana di website Greenpeace yang berjudul “Pandemi Menurunkan Polusi? Bukan Itu yang Semestinya Terjadi.” 

Memang tingkat polusi menurun, sebab penyumbang beban kotoran harian di udara adalah kendaraan bermotor kita, yang berbahan bakar fosil. Tapi apakah cukup demikian?

Meski kendaraan berkurang drastis intensitas jalannya, tetapi industri tetap berjalan. Dari mulai mereka yang memakai filter canggih dengan emisi rendah, sampai yang tidak memakai filter apapun sehingga emisinya sangatlah tinggi. Tentu mereka melanggar ketentuan baku mutu udara yang baik. 

Lalu bagaimana nasib warga Porong, Sidoarjo selaku korban bencana industri yang setiap hari mencium bau busuk semburan lumpur yang penuh racun logam berat sampai Polycyclic Aromatic Hydrocarbon yang mencapai 2000 kali di atas batas ambang jika merujuk penelitian WALHI JATIM di siaran persnya. 

Kesadaran akan lingkungan yang baik dan sehat tidak cukup mengurangi intensitas pemakaian kendaraan. Tapi sudah cukup baik jika di antara kita memahami bahwa udara yang bersih diproduksi karena lingkungan yang baik, salah satunya bijak menggunakan moda transportasi dan juga bagaimana kita mendorong keberadaan ruang terbuka hijau seperti hutan kota yang kini direduksi hanya sebatas taman kota.

Ancaman Limbah Medis

Persoalan lain pun muncul, kita dihadapkan oleh problem klasik dalam kehidupan sehari-hari manusia yakni sampah. Selama pandemi sampah-sampah medis menumpuk, jika mengutip catatan LIPI dalam konferensi persnya, para peneliti menemukan pada bulan Maret hingga September 2020, jumlah timbunan limbah medis, salah satunya masker dan APD kurang lebih mencapai 1.662,75 ton. Sementara KLHK mencatatkan ada 18.460 ton limbah medis yang tergolong masuk ke jenis B3 atau limbah beracun dan berbahaya dalam konferensi persnya.

Di Jawa Timur, merujuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tahun 2017 dari total 234 unit rumah sakit dengan kategori tipe A, B, dan C, hanya sekitar 20 persen saja yang memiliki fasilitas pengolahan limbah B3. Ini belum fasilitas kesehatan seperti klinik dan rumah sakit. Selain itu kita juga memproduksi limbah B3 seperti masker medis sekali pakai. 

Lalu pertanyaannya ke mana mereka buang limbahnya? Jika limbah-limbah tersebut dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir, seperti TPA Benowo, Surabaya yang memiliki incinerator. Maka pertanyaannya apakah ada pemilahan? Alih-alih hidup sehat menghadapi pandemi, justru kita sedang terancam oleh aneka penyakit yang datang dari sampah medis kita sendiri. 

Jika limbah tersebut dibuang ke perusahaan pengolah sampah B3 seperti PT. Pria di Mojokerto, apakah benar-benar diolah, apalagi selama ini perusahaan tersebut telah mencemari desa Lakardowo, menyebabkan kualitas air menurun dan menimbulkan dampak kesehatan sebagaimana diungkapkan oleh Mongabay dalam liputannya. 

Merujuk Manzoor dan Sharma (2019) pada risetnya “Impact of Biomedical Waste on Environment and Human Health” menyebutkan jika limbah medis tidak ditangani dengan baik akan mencemari tanah dan air, serta mendorong peningkatan bahaya pada kesehatan dan lingkungan. Tentu ini patut jadi pertimbangan bersama.

Belanja Online pun Jadi Problem

Selama pandemi kita dituntut untuk menurunkan aktivitas kita, termasuk belanja kebutuhan sehari-hari. Perilaku yang sering menjadi masalah adalah produksi sampah plastik. Tapi, intensitas sampah plastik selama pandemi menjadi meningkat, terutama saat kita belanja online. 

KLHK mengungkapkan bahwa masyarakat di kota besar menghasilkan sampah kurang lebih 0,7 kilogram setiap harinya. Sementara LIPI mencatatkan bahwa transaksi online naik menjadi 62% untuk paketan barang dan transaksi makanan siap saji menjadi 47%, dari kebiasaan 1-5 kali setiap bulan menjadi 1-10 kali. Sampah yang ditimbulkan yakni bungkus plastik, bubble wrap hingga styrofoam untuk makanan. 

Produksi sampah yang meningkat mendorong beban lingkungan menjadi besar. Alih-alih mengurangi aktivitas agar sehat, perilaku tersebut pun menjadi ancaman. Tidak cukup perilaku konsumen, produsen yang enggan memilih pembungkung minim plastik juga menjadi masalah. Perlu diketahui dampak dari sampah plastik itu mengerikan, yang terbaru kita dihadapkan pada paparan mikro plastik di sungai, laut bahkan tubuh kita. 

Merujuk catatan Pusat Penelitian Oseanografi LIPI dari 76 juta plastik di ekosistem yang didaur ulang hanya dua persen, lalu 32 persen masuk ke ekosistem. Selain mengancam biota laut, juga mengancam kesehatan manusia. Lalu menurut Ecoton yang dikutip dalam riset Firmansyah (2020) menyebutkan bahwa mikroplastik yang dihasilkan dari plastik konsumsi kita, telah mencemari sungai. Seperti contoh kasus di Sidoarjo, terdapat paparan mikroplastik pada ikan bandeng, udang dan kupang putih.

Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Tidak ada seruan moral untuk persoalan ini, yang patut ditekankan adalah “Apakah kita paham dari manakah barang yang kita konsumsi selama ini?” Jika kita memahaminya, pastilah akan terbesit pemikiran bahwa kita harus bertanggung jawab atas konsumsi kita. 

Seperti yang dikatakan Barry Commoner dalam “Closing Circle: Nature, Man and Technology” (1971) pada hukum ekologi keempat “There Is No Such Thing as a Free Lunch.” Tidak ada makan siang gratis, artinya kita harus paham dan mengerti asal muasal konsumsi kita. Dan, harus bertanggung jawab dari apa yang kita konsumsi. 

Selain sadar diri untuk melakukan minimal Reduce, Reuse dan Recycle, kita juga dituntut untuk Refuse dan Rot. Di sini Reduce adalah mengurangi sampah kita, Reuse yakni menggunakan kembali yang bisa dipakai, Recycle seperti mendaur ulang agar bisa dipakai kembali. Refuse, jika memang tidak butuh berarti tidak usah membeli dan Rot, yaitu melakukan pengomposan atas sampah makanan dan organik agar bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. 

Kita paham mengapa terjebak pada alur konsumsi seperti ini, karena memang kita tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan secara langsung dari alam. Sehingga mau tidak mau harus membeli kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. 

Selain itu juga ada faktor determinasi kapitalisme yang menyebabkan kita terjebak pada nilai semu, seperti membeli barang tidak sekedar memenuhi kebutuhan tetapi lebih ke nilai simbolik, seperti catatan dari Baudrillard dalam Consumer Society (1970). 

Artinya kita harus merubah secara keseluruhan, tidak hanya perilaku tapi juga kebijakan dan tentu konsep industri. Selain itu, konsep manajemen kelola sampah harus dilakukan dari level rumah tangga, kecamatan, kota dan industri harus dibuat terintegrasi melalui regulasi sampai pendidikan di komunitas. Tidak mudah memang tapi itulah yang logis dilakukan untuk menyelamatkan planet ini.

Tentang Penulis

WhatsApp Image 2021 12 25 at 10.22.30 AM
Wahyu Eka Setyawan
+ postingan

Sedang belajar di WALHI Jawa Timur, tengah menekuni Sosiologi Pedesaan dengan minat Ekologi Manusia dan Psikologi Komunitas.

Leave a Reply